Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Selatan 2027 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp400 miliar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Kalimantan Selatan dalam pembahasan rancangan anggaran. Meski demikian, pemerintah memastikan defisit tersebut masih berada dalam batas yang dapat dikelola melalui berbagai strategi pembiayaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa defisit RAPBD muncul akibat kebutuhan belanja daerah yang lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan. Anggaran belanja tetap diprioritaskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, serta berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah pembiayaan, termasuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan sumber pembiayaan lain yang diperbolehkan sesuai regulasi. Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi fokus utama agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dan ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi.
DPRD Kalimantan Selatan menegaskan bahwa pembahasan RAPBD 2027 akan dilakukan secara cermat agar setiap program yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Legislator juga meminta pemerintah daerah meningkatkan efisiensi belanja, memperkuat pengawasan penggunaan anggaran, serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
Pengamat ekonomi daerah menilai defisit anggaran merupakan hal yang wajar selama masih berada dalam koridor fiskal yang sehat dan digunakan untuk membiayai program-program produktif. Namun, pemerintah daerah tetap perlu menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga dalam jangka panjang.
Dengan proyeksi defisit RAPBD Kalimantan Selatan 2027 sebesar Rp400 miliar, pemerintah optimistis pelaksanaan pembangunan tetap dapat berjalan sesuai rencana. Melalui pengelolaan anggaran yang disiplin, peningkatan pendapatan daerah, serta efisiensi belanja, Pemprov Kalsel berharap mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.