BANJARMASIN – Pemerintah mempercepat penanganan jembatan non-nasional di Kalimantan Selatan melalui program kolaborasi lintas instansi. Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah satu daerah yang masuk pilot project tersebut.
Kesepakatan bersama ditandatangani di kediaman Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (31/8/2026). Penandatanganan melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Kalsel, pemerintah kabupaten dan kota, TNI, serta Polri.
Selain Tanah Bumbu, lima daerah lain juga masuk program tersebut. Keenamnya yakni Banjarbaru, Banjarmasin, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Dari 131 usulan jembatan, sebanyak 12 jembatan ditetapkan sebagai bagian pilot project.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menilai kolaborasi tersebut penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Jembatan yang layak dibutuhkan untuk mendukung ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan distribusi barang masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar menyebut program tersebut mendukung target pembangunan 300 ribu jembatan. Hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah dibangun melalui Satgas Jembatan TNI AD dan Polri.
Gubernur Kalsel Muhidin memastikan dukungan anggaran melalui perubahan APBD 2026 dan APBD 2027. Pemerintah berharap pola kolaborasi tersebut dapat mempercepat pembangunan jembatan sekaligus menjadi model bagi daerah lain.
Selain jembatan desa, pemerintah juga memperkuat konektivitas melalui pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut. Proyek tersebut diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalsel.