Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk aktif mengawasi operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Arahan tersebut disampaikan agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari kualitas bahan pangan, kebersihan proses pengolahan, hingga ketepatan distribusi makanan kepada para penerima manfaat.

Menurut Presiden Prabowo, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada pengawasan yang konsisten di lapangan. Kepala daerah diminta memastikan setiap dapur MBG menerapkan standar keamanan pangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta menyajikan makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok sasaran lainnya.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanaan program nasional tersebut. Selain melakukan pengawasan, kepala daerah juga diminta membangun koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan Badan Gizi Nasional agar seluruh proses berjalan efektif dan tepat sasaran.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin, pemerintah berharap dapat menekan angka stunting, meningkatkan kesehatan anak, serta mendukung proses belajar di sekolah melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi yang lebih baik.

Selain aspek kesehatan, Presiden juga mendorong agar bahan baku untuk dapur MBG diprioritaskan berasal dari produk lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro dan kecil sebagai pemasok kebutuhan pangan. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima, tetapi juga masyarakat secara luas.

Arahan Presiden Prabowo kepada kepala daerah menunjukkan pentingnya pengawasan dalam keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan pengelolaan dapur MBG yang profesional, transparan, dan memenuhi standar keamanan pangan, pemerintah optimistis program ini dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah.