JAKARTA – Sejumlah organisasi buruh menyatakan penolakan terhadap rencana penerapan kebijakan kemasan rokok polos tanpa identitas merek di Indonesia. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak menjadi solusi efektif untuk menekan angka perokok dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi industri hasil tembakau.
Penolakan itu disampaikan dalam aksi dan pernyataan bersama yang melibatkan serikat pekerja dari sektor tembakau serta industri turunannya. Mereka meminta pemerintah mengkaji kembali wacana tersebut sebelum diterapkan.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, mengatakan kebijakan kemasan polos berisiko menurunkan daya saing industri rokok legal. Kondisi itu dikhawatirkan akan berdampak terhadap keberlangsungan lapangan kerja para buruh.
Menurutnya, industri hasil tembakau selama ini menyerap ratusan ribu tenaga kerja, mulai dari petani tembakau, petani cengkih, buruh pabrik, hingga sektor distribusi dan perdagangan. Karena itu, setiap regulasi baru perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh.
Kalangan buruh juga menilai kemasan polos belum terbukti menjadi solusi utama dalam mengurangi konsumsi rokok di Indonesia. Mereka berpendapat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal justru harus menjadi prioritas pemerintah.
Selain itu, buruh mengkhawatirkan kebijakan tersebut dapat mempermudah pemalsuan produk. Hilangnya identitas merek dinilai berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku rokok ilegal untuk memasarkan produknya dengan lebih mudah.
Mereka meminta pemerintah memperkuat penindakan terhadap rokok tanpa cukai yang terus beredar di berbagai daerah. Upaya tersebut dinilai lebih efektif untuk melindungi penerimaan negara sekaligus menjaga keberlangsungan industri legal.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menyatakan berbagai regulasi pengendalian tembakau bertujuan meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak dan remaja. Salah satu opsi yang masih menjadi pembahasan adalah pengaturan desain kemasan produk tembakau.
Meski demikian, hingga kini kebijakan mengenai kemasan rokok polos masih berada dalam tahap pembahasan. Pemerintah menyatakan akan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan final.
Kalangan buruh berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas. Mereka menegaskan perlindungan kesehatan masyarakat tetap penting, namun kebijakan yang diterapkan juga harus memperhatikan nasib jutaan pekerja yang bergantung pada industri hasil tembakau.Informasi tambahan nyari situs terpecaya hanya di AYAMTOTO